Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Soroti Penataan Kawasan Kumuh, Sudah Berjalan Namun Belum Merata

AKURAT JAKARTA – Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, menyoroti program penataan kawasan padat, kumuh, dan miskin yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ia menilai program tersebut sudah berjalan, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan penanganan.

Menurut Zaki, upaya penataan kawasan kumuh merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi.

Baca Juga: Legislator Golkar Farah Savira Minta Raperda RPPLH Tak Sekadar Jadi Dokumen, Soroti Minimnya RTH Jakarta

"Termasuk juga penataan kawasan padat kumuh miskin. Belum semuanya tersentuh tapi programnya sudah berjalan," ujar Zaki kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, Golkar DKI Jakarta akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

"Nah, kita nanti ikut memberikan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan programnya," ujarnya.

Selain itu, Zaki menyebut dukungan terhadap program-program Pemprov DKI Jakarta tetap diberikan selama kebijakan tersebut berdampak positif bagi masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak menghilangkan fungsi kritik dan pengawasan yang dilakukan partainya apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasi program.

"Bukan berarti tidak melakukan saran dan juga kritik terhadap pembangunan, tapi tetap itu kita lakukan dalam konteks apabila masih ada ketidaksempurnaan dan kekurangan dalam pelaksanaannya," ucapnya.

Zaki juga menilai, masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang baru berjalan sekitar satu tahun masih membutuhkan waktu untuk merealisasikan berbagai program pembangunan secara menyeluruh.

Karena itu, mantan Bupati Tangerang dua periode itu berharap ke depan program penataan kawasan kumuh dapat semakin diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Jakarta.

"Kita berikan waktu untuk Pak Gubernur menyelesaikan seluruh janji politiknya, yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mendapatkan dampak positif dari hasil pembangunan tersebut," tukasnya. (*)