Kampung Pelangi Cipete Terhimpit Gedung Mewah, DPRD DKI Soroti Sulitnya Sediakan Hunian Layak

AKURAT JAKARTA – Keberadaan Kampung Pelangi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, menjadi gambaran persoalan permukiman yang masih dihadapi Ibu Kota di tengah pesatnya pembangunan gedung-gedung tinggi dan kawasan hunian mewah.

Kondisi permukiman yang padat dengan gang-gang sempit tersebut dinilai menjadi ironi bagi Jakarta yang tengah bertransformasi menuju kota global.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan masih banyak wilayah di Jakarta yang membutuhkan perhatian serius, meskipun pembangunan kota terus berkembang.

"Memang ini menjadi suatu kondisi yang sangat ironis bahwa di Kota Jakarta, kota metropolitan yang menuju kota global, di mana sekarang juga masih ibu kota, di balik gedung-gedung tersebut, masih banyak wilayah-wilayah yang sangat-sangat perlu perhatian," kata Yuke saat dihubungi wartawan, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga: Prediksi Skor Bournemouth vs Sturm Graz di UEL, 16 Oktober 2026: Mampukah The Cherries Raih Kemenangan Kedua di Eropa?

Menurut Yuke, persoalan permukiman tidak layak tidak hanya ditemukan di Kampung Pelangi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Ia menyoroti tingginya harga tanah di Jakarta yang membuat masyarakat semakin sulit mendapatkan tempat tinggal, terutama warga berpenghasilan rendah.

"Hunian sekarang juga sangat sulit, di Jakarta juga harga tanah juga sangat-sangat tinggi, baik hunian yang terjangkau dari berbagai macam level sampai juga hunian subsidi untuk menampung masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Baca Juga: Prediksi Skor Benfica vs Celtic di UEL, 16 Oktober 2026: Mampukah The Bhoys Meredam Ketangguhan Tuan Rumah?

Yuke menilai, penyediaan hunian layak perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membenahi kawasan permukiman padat.

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menyediakan rumah susun yang terjangkau bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tidak layak.

Namun, menurutnya, penataan permukiman tidak bisa dilakukan dengan mudah. Persoalan status kepemilikan lahan hingga keterbatasan rumah susun yang tersedia menjadi sejumlah kendala yang perlu diselesaikan.

"Memang kalau ideal adalah kita juga berharap Pemprov atau negara ataupun pemerintah harus menyiapkan hunian-hunian tersebut," tutur Yuke.