Proyek Baru Diusulkan, Legislator Golkar Andri Santosa Heran Sudah Ada Temuan BPK di Konstruksi Gedung Kolam DKI

AKURAT JAKARTA – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, mempertanyakan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada proyek konstruksi gedung kolam yang menurutnya baru diusulkan pada tahun 2025 lalu.

Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait temuan tersebut.

Hal itu disampaikan Andri dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD), beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Legislator Golkar Farah Savira Minta Penyaluran Hibah Pemprov Lebih Terbuka hingga Menyentuh Masyarakat

Andri mengaku heran karena proyek yang baru diusulkan sudah memiliki rekomendasi temuan BPK terkait ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.

Ia juga mempertanyakan alasan Pemprov memberikan tenggat penyelesaian hingga semester II 2027, sementara rekomendasi pada temuan lainnya ditargetkan rampung pada 2026.

"Ini kalau nggak salah terkait temuan BPK ya, konstruksi gedung kolam ini kalau nggak salah baru diusulkan tahun lalu ya, Pak? Kalau nggak salah baru diusulkan tahun lalu, kok ini sudah ada rekomendasi temuan BPK," kata Andri.

"Di sini kenapa diberikan pelonggaran sampai 2027 semester II? Sedangkan yang lain itu diminta cepat diselesaikan di 2026," lanjutnya.

Ia meminta perangkat daerah terkait memaparkan secara rinci kronologi munculnya temuan BPK tersebut.

Menurutnya, penjelasan diperlukan agar DPRD dapat memahami mengapa proyek yang masih relatif baru sudah bermasalah.

"Ini karena programnya kayaknya baru diajukan kok sudah ada temuan terhadap ketidaksesuaian spesifikasi dan lain-lain. Itu tolong nanti juga dijabarkan, Pak," ujarnya.

Andri menilai penjelasan tersebut penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah.

Selain memastikan tindak lanjut rekomendasi BPK berjalan sesuai ketentuan, ia juga ingin memastikan tidak ada persoalan yang berulang dalam pelaksanaan proyek konstruksi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (*)