Siapkan 100 Kuota LPDP Versi Jakarta Tahap Pertama, Gubernur Pramono Bakal Prioritaskan Anak Betawi

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan skema kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk membuka akses beasiswa pendidikan tinggi bagi warga Jakarta, khususnya anak Betawi.

Pramono mengungkapkan, komunikasi dengan LPDP pusat telah dilakukan dalam beberapa pertemuan, dan saat ini jajaran Balai Kota tengah mematangkan formulasi program tersebut.

"Saya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan LPDP pusat. Minggu ini juga ada jajaran Balai Kota merumuskan bagaimana LPDP ini bisa dilakukan dan sudah ada jalan keluar," ujar Pramono di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga: Gubernur Pramono Dukung Pemberantasan Ikan Sapu-sapu di Kali, Dinilai Bisa Ancam Ekosistem Perairan Jakarta

Dalam tahap awal, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pengiriman sekitar 100 mahasiswa melalui skema beasiswa tersebut.

Program ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan LPDP pusat, mengingat pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam pengelolaan program beasiswa nasional tersebut.

"Memang tidak bisa Jakarta secara sendiri, Jakarta akan bekerja sama dengan LPDP pusat. Dalam term pertama mungkin kami akan mengirim kurang lebih 100 mahasiswa," jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Kabinet RI itu menegaskan bahwa sebagian kuota akan diprioritaskan bagi anak-anak Betawi dan warga Jakarta sebagai bentuk afirmasi pendidikan.

Kebijakan ini, menurutnya, sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan Jakarta.

"Saya akan memberikan kuota untuk anak-anak Betawi, anak Jakarta. Karena bagaimanapun sebagai kota dan undang-undang sudah mengatur, tentunya kita juga harus memberikan kesempatan untuk anak-anak Betawi bisa sekolah di luar," tegasnya.

Sebelumnya, Pramono memastikan bahwa program beasiswa Lembaga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) versi Jakarta akan mulai direalisasikan pada tahun 2027.

Ia menegaskan bahwa Jakarta akan memiliki skema pendanaan pendidikan mandiri yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi.

Pramono mengungkapkan bahwa pembahasan teknis telah dilakukan bersama pimpinan LPDP, yakni Direktur Utama Dwi Larso.

"Saya yakin Jakarta bisa punya LPDP sendiri, yang ditentukan dan diatur oleh Jakarta," tegas Pramono saat menghadiri acara Buka Bersama di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (27/2/2026). (*)