Buntut Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Pemprov DKI Siapkan Aturan Pembatasan Akses Konten Kekerasan di Medsos

AKURAT JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan tengah menyusun aturan yang membatasi akses konten negatif seperti kekerasan di media sosial (medsos) bagi anak-anak.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, saat ditemui wartawan di Jakarta Utara, Selasa (18/11/2025).
Kebijakan ini merupakan respons atas insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu, yang melukai 93 siswa.
Pelaku peledakan diduga terinspirasi dari konten-konten kekerasan di internet, khususnya platform seperti YouTube.
"Nah, untuk yang kedua, sekarang sedang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan agar tidak semua anak dengan gampang dapat melihat apa, peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti yang di YouTube, yang kemudian menginspirasi anak-anak kita untuk melakukan seperti yang terjadi di SMA 72," kata Pramono.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan akses media sosial ini sedang dipersiapkan secara matang dan akan diumumkan pada waktunya.
"Itulah yang sedang dipersiapkan dan nanti pada saatnya pasti saya akan jelaskan," jelas Pramono.
Lebih lanjut, ia pun memastikan bahwa proses belajar-mengajar di SMAN 72 kini sudah berjalan normal setelah tragedi yang terjadi.
"Sekarang ini alhamdulillah di SMA 72, proses belajar-mengajarnya memang sudah berjalan normal," tuturnya.
Namun, mantan Sekretaris Kabinet RI itu mengakui bahwa pemulihan kondisi di sekolah tersebut belum sepenuhnya tuntas.
Sejumlah siswa yang mengalami trauma, luka, dan dampak psikologis lainnya akibat ledakan bom rakitan yang terjadi di lingkungan sekolah, masih menjalani pembelajaran secara daring (online).
"Tapi memang belum sepenuhnya semuanya kemudian hadir secara fisik. Masih ada beberapa yang kemudian mungkin karena kemarin sempat trauma, luka, dan sebagainya yang melakukan secara daring. Tetapi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik," imbuhnya.
Diketahui, insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta ternyata masih menimbulkan dampak psikologis yang signifikan. Banyak siswa mengajukan permohonan pindah sekolah.
Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, usai bertemu dengan Kepala Sekolah SMAN 72 Jakarta, Tetty Helena Tampubolon.
"Dan ternyata dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah," ujar Pramono, Minggu (16/11/2025) lalu. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini






