Jika Ditawari Jadi Direksi atau Komisaris BUMD Jakarta, Ahok Ngaku Ogah: Enakan Jadi Free Man!

AKURAT JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan bahwa dirinya tidak tertarik jadi komisaris atau direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.

"Enggak lah (tertarik punya jabatan di BUMD), aku kan sekarang enakan gini, free man," ujar Ahok usai bertemu Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Ia mengatakan, dalam waktu saat ini, dirinya lebih memilih untuk tidak terikat dengan suatu perusahaan tertentu.

Baca Juga: Sulit Berkomitmen hingga Ego Tinggi, Ini Tanda Pria Belum Matang Emosional

Sebab, dirinya juga ingin menjadi pembicara keliling hingga ke luar negeri dan terbebas dari urusan suatu perusahaan.

"Enggak lah aku waktunya juga susah. Saya banyak jadi pembicara keliling kan, kadang mau ke luar negeri kemana, kalau kita terikat satu PT, agak susah," tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga menyampaikan hasil diskusinya bersama Pramono, mulai dari Pajak Bangun Bangunan (PBB) hingga sistem parkir berbasis voucher digital.

Terkait PBB, ia menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta tidak boleh mematok PBB melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari harga pasar.

"Kita ngobrol banyak hal lah, termasuk soal PBB. PBB kan orang suka bilang zaman Ahok juga naikin PBB. Jadi prinsip PBB itu kan tidak boleh melebihi NJOP dari harga pasar," ujar Ahok kepada wartawan.

"Tahun depan mungkin ada yang harus diturunkan," sambungnya.

Baca Juga: Ahok Temui Gubernur Pramono di Balai Kota, Bahas PBB hingga Sistem Parkir Berbasis Voucher Digital

Ia mencontohkan, ada wilayah kampung yang harga jual tanahnya tinggi, namun NJOP masih rendah. Hal tersebut menurutnya bisa disesuaikan, tapi dengan tetap memberi keringanan.

"Jakarta dulu sampai Rp2 miliar kita gratiskan. Itu yang harus dilakukan," tutur Ahok. (*)