Tolak Kenaikkan Tarif Transjakarta, Wakil Ketua DPRD DKI: Banyak Warga Kesulitan Ekonomi

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menolak secara tegas wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Sebab, Wibi menilai masih banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga, kenaikan tarif ini akan membebankan mereka.

"Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wibi di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Baca Juga: Atasi Banjir Rob Kawasan Utara Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Akselerasi Pembangunan Tanggul NCICD

Politikus Partai NasDem itu mengatakan, kenaikan tarif transportasi umum seperti TransJakarta justru akan memperburuk beban ekonomi masyarakat. Apalagi bagi mereka yang sangat bergantung pada layanan transportasi ini.

"TransJakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah," ujarnya.

Ia mengatakan, subsidi untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil.

Baca Juga: Dugaan Kasus Korupsi Disbud DKI, Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Terkait Usai Libur Tahun Baru

Dengan itu, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan TransJakarta, hal tersebut seharusnya dilakukan tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan.

"Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," ujarnya.

Ia juga menegaskan, tujuan utama keberadaan TransJakarta yaitu untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, dan polusi udara.

Baca Juga: CATAT! 12 Konser Musisi Internasional Bakal Digelar di Jakarta Sepanjang Februari 2025, Berikut Jadwal dan Lokasi Lengkapnya

Jika tarif dinaikkan, terdapat risiko masyarakat akan kembali beralih ke kendaraan pribadi, yang bertentangan dengan tujuan tersebut.

"Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan," tegasnya.

"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," tukasnya.

Sebagai informasi, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta mengaku masih membahas wacana menaikkan tarif TransJakarta. Pemprov DKI pun mengaku terbuka dengan kajian dari berbagai pihak.

"Kita masih melakukan pendalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan baik oleh teman-teman Transjakarta, demikian juga oleh Dewan Transportasi Jakarta juga sudah masuk dalam tahap pendalaman oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

Syafrin belum bisa membeberkan kapan kenaikan tarif itu akan diumumkan. Ia hanya menyebutkan pendalaman perihal itu ditargetkan akan rampung akhir tahun. (*)