Pemprov DKI Minta Anggaran untuk Proyek Penanggulangan Banjir Hingga Rp210 Miliar, DPRD DKI: Enggak Perlu Buru-Buru!

AKURAT JAKARTA - Dalam rangka memperkuat proyek penanggulangan banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan penambahan anggaran Rp210 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2024.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum saat rapat bersama Komisi D DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Ika menjelaskan, dana Rp210 miliar tersebut merupakan uang muka yang digunakan pembelian pompa dan normalisasi sungai yang mencakup pembuatan polder dan sheet pile alias turap.

Baca Juga: Perkuat Proyek Penanggulangan Banjir di Jakarta, Pemprov DKI Ingin Tambah Anggaran untuk Beli Pompa dan Normalisasi Sungai

"Nah pertanyaannya apakah ini lelang? Jadi uang Rp210 sekian miliar ini sebenernya uang muka. Kami rencanakan uang muka untuk tahun anggaran ini hanya untuk kegiatan yang supply by owner. Jadi untuk polder dan sungai," jelas Ika.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI, Ferrial Sofyan secara tegas menolak penambahan anggaran tersebut lantaran proses pelaksanaan proyeknya dilaksanakan tahun depan.

"Itu tahun depan saja (diajukan). Kok dipaksakan tahun ini? Buat apa kita buang duit seperlima triliun untuk kegiatan yang kita bangun tahun depan, buat apa? Ini diketok anggaran perubahan saja bulan apa? September paling cepat," kata Ferrial.

Baca Juga: RAMAI! Puluhan Ribu Warga Jakarta Ikut Prosesi Kirab Bendera Pusaka dari Monas ke Bandara Halim Perdanakusuma

Ia pun mempertanyakan mengapa pembelian pompa dan pengerjaan polder dan sheet pile atau turap melalui E-Katalog dilakukan tahun ini, sementara pemakaiannya digunakan untuk tahun depan.

"Lelang sesuai waktu? Bisa. Apakah itu sudah perlu? Saya ulangi apa sudah perlu (beli) pompa? Sheet pile sudah perlu kita beli sekarang? Dipakainya tahun depan," katanya.

Lebih lanjut, ia pun menduga ada kepentingan satu pihak atas pengajuan anggaran ini. Di mana, seharusnya pembelian tersebut bisa dilakukan tanpa lelang lewat mekanisme e-katalog.

"Kok keburu-buru? Kepentingan siapa? Saya ulangi kepentingan siapa ini? Nggak ada kepentingannya. Kepentingan siapa? Beli pompa cepat-cepatan, e-katalog. Sheet pile ada di e-katalog. Nggak perlu lelang," ungkapnya.

Ia pun meminta jangan sampai pihak berkuasa bertindak sewenang-wenang dan meminta Dinas SDA menunda penambahan anggaran ini yang berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Setiap tahun banjir kita. Jadi semua yang berhubungan dengan banjir, PSN. Menghalalkan uang mukanya begitu gede. Dicatet wartawan. Ferrial tidak setuju," pungkasnya sambil menggebrak meja dua kali. (*)