Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Fokus Atasi Persoalan Lama di Jakarta, Termasuk Banjir dan Macet

AKURAT JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk fokus mengatasi persoalan lama di lingkungan Jakarta.

Prasetyo, atau kerap disapa Pras mengatakan, Pemprov DKI harus mendorong program berkesinambungan dari kebijakan-kebijakan era kepemimpinan gubernur sebelumnya.

"Makanya, penekanan program berkesinambungan itu harus berjalan, enggak bisa mau menang menang sendiri. Enggak akan jadi, apalagi soal Jakarta, klasik," kata Pras saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (30/7/2024).

Baca Juga: 6 Tahun Terbengkalai Dikira Kosong, Rupanya Ada Jasad Ibu dan Anak Ditemukan Tinggal Kerangka Dalam Rumah

Pras mengatakan, sebelum mengatasi berbagai persoalan lain, anggaran harus difokuskan untuk dua program permasalahan klasik di Jakarta terlebih dahulu, yaitu banjir dan macet.

"Anggarannya difokuskan untuk 2 program itu, nah kalau sudah baru ke tempat yang lain. Nah kalau kesehatan, pendidikan kan enggak bisa diapa-apain, udah enggak bisa dikorek-korek. Tapi yang lain dari itu masih bisa buat bergerak," jelasnya.

Ia juga mengatakan, untuk mengatasi banjir di Jakarta, Pemprov DKI perlu pemikiran-pemikiran baru yang bisa mengatasinya, salah satunya seperti program sumur serapan saat era kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Baca Juga: SAKSIKAN! Turnamen Marching Band Bertaraf Internasional di Stadion Benteng Reborn Tangerang, Digelar Mulai Besok hingga 4 Agustus 2024

"Di situlah masuk pemikiran pemikiran baru yang kayak Anies Baswedan namanya sumur resapan. Nah kalau Anies saat itu dikerjakan sama dia, turapnya diberesin semua, jalur air kan digiring masuk ke laut," katanya.

Kemudian, terkait persoalan atasi banjir ini, ia juga mengatakan terdapat permasalahan terhadap kurangnya tempat penampung air di Jakarta, padahal embung atau cekungan penampungnya banyak.

"Kita harus buat embung, kenapa pada pemerintahan Jokowi-Ahok penyangga Jakarta dikasih hibah. Tujuannya apa? lu jangan bangun yang ini, akhirnya ini. Karena apa? Jakarta di bawah Bogor, Puncak sekarang lihat, hujan deres bisa banjir. Ini fakta," katanya.

Baca Juga: Profil Ismail Haniyah, Mantan Perdana Menteri Palestina dan Pemimpin Hamas yang Meninggal Dibunuh Israel di Iran

Untuk itu, ia pun berharap agar Pemprov DKI dapat memfokuskan terkait hal tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini mencapai Rp81 Triliun.

"Nah, sebagai pemerintah daerah dengan APBD 81 triliun ini dipikirin, lah, penyangga-penyangga aglomerasi ini," katanya.

Terakhir, ia juga mengatakan, terkait masalah 13 sungai di Jakarta yang seharusnya ditangani oleh Pemprov DKI, namun saat ini masih ditangani oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kenapa sih nggak diserahkan kepada Pemda DKI (soal normalisasi sungai)? Kita duit ada kok. Kalau kena banjir, pemerintah daerah yang kena. Serahin aja ke Jakarta, pasti beres ini," jelasnya.

"Kita punya alat banyak, kita bisa beli alat. 13 sungai ini bisa dibagusin terus, lama-lama beres," imbuhnya. (*)