Pakar Sebut Perencanaan Matang Jadi Kunci Efektivitas Penggunaan Insinerator Modern di Proyek PSEL

AKURAT JAKARTA - Pemilihan teknologi termal untuk mengolah sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WTE) perlu disesuaikan dengan karakteristik sampah dan kesiapan sistem pengelolaan di setiap daerah.

Hal tersebut agar fasilitas dapat beroperasi secara optimal, aman, dan berkelanjutan.

Pakar Politik Lingkungan dan Tata Kelola Universitas Gadjah Mada (UGM) Nur Azizah, M.Sc. mengatakan teknologi seperti insinerasi maupun gasifikasi dapat menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi tekanan volume sampah, tetapi penerapannya membutuhkan perencanaan yang matang sejak dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: Terkait Proyek PSEL Jakarta, Pemprov DKI Akui Masih Terkendala Regulasi hingga Kesiapan Teknologi

"WTE dapat menjadi salah satu pilihan untuk menangani persoalan sampah, terutama ketika daerah menghadapi tekanan volume sampah yang besar. Namun, penerapannya tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fasilitas atau pemilihan teknologi. WTE harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir," kata Nur Azizah dalam keterangannya.

Pandangan tersebut menjadi relevan di tengah percepatan pengembangan WTE di sejumlah daerah. Salah satunya pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bekasi yang dikembangkan melalui kolaborasi Danantara Indonesia, pemerintah, dan mitra terkait sebagai bagian dari upaya menangani persoalan sampah perkotaan sekaligus memanfaatkan residu sampah menjadi sumber energi.

PSEL Bekasi dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari dengan investasi sekitar Rp3 triliun. Fasilitas tersebut menggunakan teknologi moving grate incinerator yang dilengkapi Air Pollution Control System (APCS), dengan target mulai beroperasi pada pertengahan 2028.

Nur menilai pengembangan fasilitas WTE dalam skala besar perlu dibarengi pemetaan karakteristik sampah secara menyeluruh. Hal ini penting karena teknologi pengolahan termal yang dikembangkan di negara lain belum tentu dapat diterapkan dengan pola yang sama di Indonesia.

Sampah perkotaan Indonesia banyak mengandung material organik dengan kadar air relatif tinggi. Karakter tersebut berbeda dengan sampah di sejumlah negara Eropa yang relatif lebih kering dan menjadi basis pengembangan berbagai teknologi pengolahan termal.

Pada teknologi insinerasi, kadar air yang tinggi dapat memengaruhi efektivitas pembakaran. Sampah yang semakin basah, khususnya pada musim hujan, membutuhkan perhatian pada proses penyiapan atau pre-treatment agar proses termal dapat berlangsung secara stabil dan efisien.

Nur menjelaskan kondisi sampah yang terlalu basah berpotensi meningkatkan kebutuhan energi tambahan untuk mempertahankan temperatur pembakaran. Pembakaran yang tidak optimal juga harus diantisipasi karena berkaitan dengan kinerja fasilitas dan risiko emisi.

Karena itu, penerapan insinerator modern yang bekerja pada temperatur tinggi perlu ditopang perencanaan teknis yang matang, mulai dari pemetaan karakter dan kontinuitas pasokan sampah, kebutuhan pre-treatment, kestabilan proses pembakaran, hingga sistem pengendalian serta pemantauan emisi.

Prinsip serupa berlaku dalam menentukan penggunaan gasifikasi maupun teknologi termal lainnya. Pemilihan teknologi tidak semestinya dilakukan dengan pendekatan satu teknologi untuk semua daerah, melainkan mempertimbangkan komposisi dan kadar air sampah, kebutuhan pengolahan awal, volume serta kontinuitas pasokan, kapasitas operasional pemerintah daerah, hingga kebutuhan energi di wilayah tersebut.

"Persoalannya bukan hanya bagaimana membangun fasilitas, tetapi juga bagaimana memastikan transfer teknologi, ketersediaan teknisi, suku cadang, serta kemampuan melakukan perawatan secara mandiri. Jangan sampai ketika terjadi kerusakan, pengoperasian fasilitas harus terhenti karena menunggu teknisi dari luar negeri," katanya.

Kesiapan tersebut dinilai semakin penting karena sebagian teknologi WTE masih bergantung pada teknologi dan keahlian dari luar negeri. Dengan investasi yang relatif besar serta periode pengoperasian yang dapat berlangsung selama 20 hingga 30 tahun, kemampuan pemeliharaan harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

Selain teknologi, Nur menilai kontinuitas pasokan menjadi faktor penting. Fasilitas termal membutuhkan volume sampah tertentu untuk beroperasi secara optimal, sementara kemampuan pengumpulan dan pengangkutan sampah antardaerah di Indonesia belum seragam.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan pasokan yang tidak hanya menghitung jumlah sampah saat ini. Pemerintah juga perlu mempunyai skenario apabila timbulan meningkat melampaui kapasitas fasilitas maupun sebaliknya menurun seiring keberhasilan kebijakan pengurangan dan daur ulang.

Menurut Nur, pengendalian emisi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi termal. Pemerintah perlu memastikan kapasitas laboratorium pengujian tersedia secara memadai, disertai keterbukaan data dan pengawasan independen.

"Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi mengenai kualitas emisi dan kinerja lingkungan fasilitas, bukan sekadar menerima pernyataan bahwa fasilitas telah memenuhi standar," katanya.

Dalam konteks pembangunan PSEL Bekasi dan pengembangan fasilitas serupa di daerah lain, Nur mengingatkan keberhasilan WTE tidak cukup dinilai dari besarnya kapasitas fasilitas maupun listrik yang dihasilkan. Integrasinya dengan sistem persampahan dan sistem energi setempat juga harus diperhitungkan sejak awal.

Jika energi yang dihasilkan berupa listrik, pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan energi, kemampuan sistem kelistrikan menyerap produksi, skema pembelian listrik, hingga

keekonomian proyek secara keseluruhan. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting untuk investasi berjangka panjang.

Di sisi lain, WTE tidak boleh menggeser prioritas pengurangan sampah sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemrosesan akhir merupakan tahapan terakhir setelah upaya pengurangan konsumsi, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan sumber daya dilakukan.

"Keberadaan insinerator atau fasilitas WTE jangan sampai justru menciptakan insentif untuk terus menghasilkan sampah karena muncul anggapan bahwa sampah tidak lagi menjadi persoalan selama dapat diubah menjadi energi. Teknologi pengolahan akhir tetap diperlukan, tetapi pengurangan timbulan sampah harus menjadi prioritas," ujar Nur.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pemilahan dari sumber, bank sampah, pengolahan sampah organik, serta industri daur ulang secara paralel dengan pembangunan fasilitas WTE. Struktur pasar material daur ulang juga perlu diperkuat agar masyarakat dan pelaku dalam rantai daur ulang memperoleh insentif ekonomi untuk mempertahankan aktivitas pemilahan.

Nur mengusulkan perencanaan WTE dibangun dalam tiga lapis waktu. Dalam jangka pendek, teknologi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen menangani tekanan volume sampah. Dalam jangka menengah, pemerintah perlu memperkuat pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, daur ulang, serta pengelolaan sampah organik.

Adapun dalam jangka panjang, kebijakan perlu semakin diarahkan pada pengurangan timbulan sampah dan perubahan perilaku masyarakat. Produsen juga perlu mengambil peran melalui penguatan prinsip extended producer responsibility (EPR), termasuk menghasilkan produk dan kemasan yang lebih mudah digunakan kembali atau didaur ulang.

Dengan pendekatan tersebut, teknologi termal seperti insinerasi maupun gasifikasi dapat ditempatkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Insinerator modern dengan temperatur tinggi dapat menjadi pilihan efektif ketika ditopang kualitas bahan baku yang sesuai, pre-treatment yang memadai, pengoperasian dan pemeliharaan yang andal, pengendalian emisi, serta tata kelola persampahan yang terintegrasi.

"Ukuran keberhasilan pengelolaan sampah bukanlah seberapa banyak fasilitas WTE yang dibangun atau seberapa besar listrik yang dihasilkan, melainkan seberapa jauh volume sampah dapat dikurangi dan residu yang benar-benar harus diproses pada tahap akhir semakin sedikit," kata Nur.(*)