Iran Tuntut Keadilan, Desak PBB Awasi Juga Fasilitas Nuklir di Israel
AKURAT JAKARTA - Iran menyerukan agar fasilitas nuklir Israel ditempatkan di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Demikian disampaikan perwakilan tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, Minggu (22/6).
"Dewan Keamanan PBB harus segera bertindak berdasarkan Bab 7 Piagam PBB dan memperbaiki ketidakadilan dan pelanggaran berat tersebut dengan," kata Iravani dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.
"Menempatkan fasilitas nuklir Israel di bawah perlindungan Badan (Badan Tenaga Atom Internasional/IAEA)," sambungnya.
Pada hari yang sama, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan siap melakukan perjalanan ke Iran guna memastikan penerapan teknologi nuklir Iran untuk tujuan damai.
Selian itu menekankan potensi perluasan kehadiran IAEA di Iran jika diizinkan.
Baca Juga: Menlu Iran Temui Putin Usai Serangan AS, Akankah Rusia Turun Tangan ke Medan Konflik?
"Saya siap untuk segera melakukan perjalanan dan untuk terlibat dengan semua pihak terkait guna membantu memastikan perlindungan fasilitas nuklir dan penggunaan teknologi nuklir secara damai yang berkelanjutan sesuai dengan mandat IAEA," kata Grossi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait serangan AS terhadap Iran.
Sebelumnya, dilansir dari NBC News, Kamis (19/6) menyatakan, berdasarkan data Federasi Ilmuwan Amerika dan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm.
Sebuah organisasi internasional independen yang didedikasikan untuk meneliti pengendalian dan pelucutan senjata, diperkirakan bahwa Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir.
Namun, karena sikap resmi Israel yang dinilai ambigu mengenai program nuklirnya, organisasi-organisasi tersebut menemui kesulitan untuk menentukan sejauh mana kemampuan nuklir Israel.
"Mereka (Israel) sengaja merahasiakan kemampuan nuklirnya dan itu bagian dari kebijakan yang mereka ikuti," kata John Erath, direktur kebijakan senior di Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi, dalam wawancara telepon, Rabu (18/6), dikutip dari NBC News.
Erath mengatakan bahwa kebijakan itu kemungkinan sebagian dilakukan Negeri Zionis tersebut untuk memastikan bahwa "lawan potensial Israel tidak akan tahu apa yang dapat mereka lakukan jika terjadi krisis." (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
