Muhammadiyah Resmi Tetapkan Awal Puasa dan Hari Raya Idul Fitri 2025, NU Kapan?

AKURAT JAKARTA - Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan 1446 H atau 2025 tahun masehi pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Penentuan 1 Ramadhan tersebut disampaikan langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam jumpa pers yang diadakan Rabu, 12 Februari 2025.

M. Sayuti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah menuturkan bahwa hilal sudah wujud sehingga penetapan 1 Ramadan 1446 H sudah bisa ditentukan.

"Pimpinan pusat Muhammdiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, Dzulhijjah berdasarkan hakiki wujudul Hilal yang dipedomani oleh majelis tarjih dan tasjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 masehi, Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada 31 Maret 2025," jelas Sayuti dalam konferensi pers.

Baca Juga: Kapan Malam Nisfu Sya'ban 2025? Ini Dia Amalan yang Bisa Dilakukan Agar Doa Cepat Terkabul

Dari hasil penentuan awal bulan puasa tahun 2025 masehi, Muhammadiyah menetapkan umur ramadan akan berlangsung selama 30 hari kedepan.

"Pada saat matahari terbenam pada Sabtu 29 Maret 2025 bulan berada dibawah ufuk, hilal belum wujud. Karena itu umur Ramadhan disempurnakan menjadi 30 hari," sambungnya lagi.

Sementara itu, penetapan 1 Ramadan 1446 H oleh lembaga NU akan mengikuti kebijakan Kemenag.

Melansir dari laman NU Online, Kemenag baru akan menggelar sidang isbat pada akhir Februari 2025.

Baca Juga: Banyak Pahala Berlimpah, Ini Dia Jadwal Puasa Ayyamul Bidh di Bulan Sya'ban 2025

Yang mana sidang akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar  di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Adapun seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang isbat akan melibatkan beberpa pihak yakni perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, Ahli Falak perwakilan DPR dan MA.

Sidang juga dilakukan dengan melihat dari 3 rangkaian yang akan dilakukan untuk penetapan 1 Ramadan.

Yakni pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia, dan musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik. (*)