Kena Efisiensi Anggaran Sebesar 50 Persen, BMKG Khawatirkan Informasi Gempa-Tsunami Jadi Tak Akurat, Pihak Istana: Itu Tidak Benar

AKURAT JAKARTA - Istana akhirnya buka suara terkait pemangkasan anggaran di Badan Meteorologi dan Geofisika sebanyak 50 persen yang berdampak pada alat pendeteksi gempa dan informasi cuaca.

Kepada para wartawan, Hasan Nasbi menyebut bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan memengaruhi empat hal.

Salah satunya adalah terkait pelayanan publik termasuk dalam hal mitigasi bencana.

Baca Juga: Berikut Jadwal Lengkap Pengumuman Administrasi PPPK Tahap 2,

"Gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, bantuan sosial. Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," ujarnya.

Ia pun kembali menegaskan bahwa kabar pemotongan anggaran tersebut tidaklah benar.

Meski begitu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia enggan menyebut jumlah pemangkasan anggaran di BMKG.

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," tuturnya lagi.

Baca Juga: Rockers Merapat! .Feast Siap Menggebrak Panggung Konser di Velodrome Jakarta pada Mei 2025, Segini Harga Tiketnya

Adapun sebelumnya, isu pemotongan anggaran di wilayah BMKG sebesar 50 persen dikabarkan akan berdampak pada akurasi informasi cuaca dan gempa bumi.

Hal itu telah disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja sama BMKG Muslihhuddin yang menyatakan bahwa ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami akibat efisiensi anggaran akan mengalami penurunan.

"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60% dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70%," kata Muslihhuddin dilansir dari Antara, Selasa (11/2).

Baca Juga: Aturan Beli Gas LPG 3 Kg Bakal Diperketat! Warga KTP Non-DKI Dilarang Beli di Jakarta, Traksaksi Harus Pakai QRIS

Kendati demikian, Muslihhuddin menyebut bahwa BMKG tetap akan mendukung adanya efisiensi anggaran yang diintruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan merujuk pada surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, dimana target pemotongan anggaran BMKG senilai Rp 1,423 triliun atau 50,35% dari anggaran semula senilai Rp 2,826 triliun.

Namun untuk saat ini pihaknya sedang mengajukan permohonan dispensasi anggaran agar tercapainya ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana. (*)