Sistem Antrean Digital Pangan Bersubsidi Dinilai Positif, Legislator Golkar Ingatkan Pemprov Perlunya Sistem Cadangan

AKURAT JAKARTA - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, menilai bahwa penerapan sistem antrean digital dalam penyaluran pangan bersubsidi merupakan langkah positif Pemprov DKI.

Menurutnya, sistem antrean digital membantu distribusi menjadi teratur dan terukur. Sekaligus mengingatkan agar evalasi mekanisme tersebut secara berkala. Sehingga tidak menimbulkan kendala baru di lapangan.

"Jika masih ada warga yang belum terlayani karena kuota habis, perlu disiapkan mekanisme penyesuaian secara real time atau kuota darurat," ujar Andri dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/10/2025).

Baca Juga: Laporan di JAKI Sering Mandek, Legislator Golkar Ingatkan Pemprov Agar Program Lama Tetap Diperhatikan

Kebutuhan masyarakat terhadap pangan bersubsidi, lanjutnya, tidak selalu bisa diprediksi secara pasti berdasarkan kuota harian.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bersama Pasar Jaya perlu menyiapkan sistem cadangan distribusi guna mengantisipasi lonjakan permintaan, terutama di wilayah padat penduduk.

"Pemerintah harus menyiapkan sistem cadangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan agar distribusi tetap lancar," tuturnya.

Baca Juga: Legislator Golkar Dorong Pemerataan Fasilitas Olahraga di Tingkat Kelurahan Jakarta

Ia juga meminta Pemprov untuk memberi perhatian khusus bagi kelompok masyarakat rentan, seperti Lansia (lanjut usia), penyandang disabilitas, dan warga yang kesulitan mengakses teknologi digital.

Sistem digital seharusnya tidak menutup peluang kelompok rentan. Namun sebaliknya, memberikan kemudahan akses.

"Pasar Jaya perlu menyiapkan jalur prioritas atau layanan manual bagi kelompok rentan," sambung Andri.

Ia menambahkan, keberhasilan program pangan bersubsidi tidak hanya diukur dari ketertiban administrasi, tetapi juga dari kemudahan dan keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Tujuan utama program itu adalah menstabilkan harga dan memastikan pangan terjangkau bagi warga Jakarta," kata Andri.

"Karena itu, sistemnya harus terus disempurnakan agar berpihak kepada rakyat kecil," imbuhnya.

Sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri memastikan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program pangan bersubsidi berjalan transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan.

"Komisi B akan memastikan setiap kebijakan terkait pangan bersubsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tandasnya. (*)

Gambar: Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa